Mengapa reformasi Birokrasi di Indonesia
tidak atau belum bergulir? Itulah kalimat pertama yang muncul ketika
reformasi birokrasi dibicarakan. Sebelum menjawab pertanyaan tersebut
berikut di paparkan definisi atau arti dari Reformasi itu sendiri.
Reform dalam bahasa Inggris berarti „‟make or become better by removing or putting right what is bad or wrong‟‟ (Oxford‟s Dictionary).
Dalam bahasa Indonesia bisa
diterjemahkan sebagai suatu tindakan merubah atau membuat sesuatu
menjadi lebih baik dari pada yang sudah ada. Sementara Birokrasi bisa
diartikan sebagai badan/sektor pemerintah atau dalam bahasa Inggris
disebut public sector, public service atau public administration. Secara
spesifik hal diatas bisa dijabarkan “the bureaucracy consits of
salaried officials who conduct the detailed business of goverment,
advising on and applying policy decision”. Jika kedua hal itu di
gabungkan dan di implementasikan pada kondisi negara Indonesia,
Reformasi Birokrasi mempunyai makna mengubah memperbaiki dan
meningkatkan kinerja aparatur pemerintah (birokrasi) sehingga dapat
melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan secara efektif dan
efisien serta memberikan layanan prima kepada masyarakat.
Reformasi birokrasi juga bisa dimaknai sebagai upaya-upaya strategis
dalam menata kembali birokrasi yang sedang berjalan sesuai
prinsip-prinsip birokrasi menurut Max Webber‟yaitu span of control,
division of labor,line and staff, rule and regulation and proffesional
staff. Dalam sejarahnya, Reformasi Birokrasi telah terjadi dua kali.
Pertama adalah pada tahun 1966 yang disebut Overall Administrative
Reform tahap pertama dan ditandai dengan pergantian pemerintahan dari
Soekarno ke Soeharto. Reformasi ini muncul diakrenakan kabinet yang
dipimpin oleh Soekarno mengalami ketidakstabilan politik. Indikasi
adalah sering terjadinya pergantian kabinet dan sistem pemerintahan yang
dilaksanakan (Presidensiil, Parlementer dan RIS). Dalam masa Soeharto,
birokrasi dijadikan sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaannya
seperti mewajibkan pns menjadi kader GOLKAR.
Dengan kepiawaiannya dan dengan Trilogi
pembangunan serta kemampuan swa-sembada beras yang di rumuskannya,
Soeharto menjadikan Indonesia sabagai salah satu macan Asia karena
pertumbuhan ekonominya yang sangat baik. Namun pada tahun 1999, pecahlah
perlawanan rakyat yang diwakili oleh mahasiswa disebut Overall
Administrative Reform tahap dua. Mahasiswa beserta rakyat melakukan
perlawanan dikarenakan rakyat sudah melihat adanya penyelewengan dalam
pelaksanaan pemerintahan. Hal ini ditandai dengan maraknya praktek KKN
dan menjadikan rakyat sebagai objek pemerasan oleh birokrat. Namun
sampai saat ini reformasi tahap kedua ini belum menimbulkan efek yang
signifikan. Hal ini dikarenakan belum adanya koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi antar penyelenggara pemerintahan serta besarnya pengaruh
partai politik, platform kerja yang digunakan adalah platform kebijakan
masing-masing lembaga sehingga menjadikan platform nasional tidak jelas.
Padahal dalam satu pemerintahan dituntut adanya mutual consistent
policy dari semua instansi penyelenggara pemerintahan. Kekurang
profesionalan PNS atau sumber daya aparaturnya pun, yang menjadi
leverage berjalannya proses reformasi, belum memiliki standar kualitas
yang bagus. Meskipun telah dilakukan banyak pembinaan-pembinaan teknis
dan perilaku, para PNS akan kembali ke kondisi awal ketika mereka
kembali ke permanent system. Aparatur negara saat ini lebih dominan pada
masalah ketatausahaan daripada masalah kegiatan-kegiatan perencanaan
ataupun pengembangan manajemen.
Dari uraian di atas, dapat pahami bahwa
kualitas SDM memegang peranan penting di dalam melakukan reformasi
birokrasi. Namun tidak dapat dipungkiri ketatalaksanaan lembaga juga
tidak bisa ditinggalkan untuk mendukung reformasi tersebut. Untuk
mengkajinya perlu diperhatikan 2 sudut pandang tentang birokrasi.
Pertama sudut pandang Weber dan Hegel yang memandang birokrasi adalah
adanya rasionalitas, efisiensi serta mampu menjadi medium yang
mempertemukan rakyat dengan pemerintah. Sudut pandang kedua adalah milik
Karl Marx yang menyebutkan bahwa birokrasi melayani kepentingan
kelompok mayoritas masyarakat yang akan menguasai kelompok masyarakat
lainnya. Pemikiran ini dikuatkan lagi oleh pendapat Heckscher dan
Donellon bahwa birokrasi masa depan adalah apa yang disebut post
bureaucratic organization yang memusatkan pada interkasi internal,
eksternal dan sosial dalam pelaksanaannya.
Dari dua sudut pandang tersebut
tampaknya birokrasi Indonesia lebih condong ke sudut pandang kedua.
Menelaah jenis birokrasi yang terjadi di Indonesia, ada 2 strategi utama
yang bisa diterapkan dalam reformasi birokrasi. Pertama strategi
reformasi teknikal yang mencakupi perbaikan kinerja SDM, Kinerja
organisasi dan mekanisme kinerja. Strategi ini bisa melalui assessments
meliputi kompetensi teknik, managerial, sosial, strategik serta etika
(SDM); pedoman akan tujuan sasaran dan strategi yang jelas (Organisasi)
serta mekanisme pengawasan dan kontrol yang baik (Mekanisme). Kedua
adalah strategi reformasi spiritual yang berupa perubahan paradigma para
birokrat dan masyarakat dalam melakukan reformasi. Meskipun strategi
reformasi teknikal sudah sering di ulas,namun hal tersebut belum bisa
dilaksanakan tanpa reformasi spiritual yang memunculkan sosok leader
dalam proses reformasi ini.
Dari semua hal di atas yang tak kalah
penting adalah keharusan perubahan paradigma di dalam masyarakat.
Penerapan paradigma tersebut bisa melalui dua hal,teladan dan
sosialisasi. Penerapan keteladanan meliputi 2 lingkup yaitu lingkup
birokrasi dan lingkup masyarakat dengan alur top down. Proses ini
memampukan atasan untuk memberi teladan yang baik kepada semua jajaran
dibawahnya. Jika ini sudah tercapai, barulah keteladanan di terapkan
dilingkungan masyarakat yang di barengi oleh sosialisai program-program
pemerintah yang terstruktur.
(Artikel ini merupakan hasil saduran
dari Buku “Tantangan Utama Reformasi Birokrasi” oleh Tim Humas
Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan).
